BERUBAHNYA NEGARA AGRARIS MENJADI NEGARA PENGIMPOR JANGAN SALING MENYALAHKAN PAK….NTAR DOSA LOH

Amirah Djohan, SP., M.Si( Ketua Bidang Pertanian DPP HMPI)

ACCnews, Artikel – Polemik impor beras menjadi hal yg sangat krusial dan issue yang lagi hangat saat ini di Negara kita. Kata pepatah tanah kita adalah tanah syurga yang bahkan jika kita menanam tongkat sekalipun bisa tumbuh tetapi toh ternyata Negara kita yang dari dulu sering disebut sebagai Negara agraris kini berubah menjadi Negara pengimpor. Apa yang terjadi dan kesalahan siapa ini??? Semua pihak yang bertanggujawab atas ini malah saling menuding satu sama lain demi untuk menjaga citra mereka masing-masing (Aneh yah!!!).

Kebijakan pemerintah terhadap impor beras dengan alasan menjaga stabilitas harga yang kemudian marak mejadi pembicaraan adalah suatu hal yang sangat dilematis. Seperti yang diumumkan oleh bapak Mentri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Kamis (11/1) lalu, bahwa pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam. Beras itu akan tiba pada di Tanah Air pada akhir Januari ini. Selain itu Mendag mengaku, beras yang akan diimpor adalah beras berkualitas khusus yang tidak ditanam di Indonesia, dan Pemeritah sendiri telah menunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai Perusahaan yang akan melakukan impor beras. Saya menganggap bahwa pernyataan dari bapak Mendag terlalu tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan tanpa adanya data yang valid bahkan alasan dan penunjukan PPI sebagai perusahaan pengimpor itu adalah suatu kekeliruan karena telah melanggar aturan. Pada Raker dengan Komisi VI DPR, Kamis (18/1) pekan lalu, Pak Mendag mengaku belum mengantongi data beras secara lengkap. “ Masih banyak gudang yang belum melapor” ujarnya. Pertanyaan kemudian, lantas atas dasar apa Pak Mendag mengambil keputusan mengimpor beras??? Makanya pak jangan ngotot mengimpor beras pada saat menjelang panen raya, apalagi hanya berdasarkan dugaan, bahkan pak Mendag seolah-olah terlalu tergesa-gesa dan sangat arogan dalam hal ini, wolesh pak kalau kata anak mudah zaman now.

Bukan hanya itu karena Pak Mendag terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan hampir saja melabrak aturan yang ada. Bukankah dalam Inpres No. 5 Tahun 2015 Tentang kebijakan Pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah pada point ke tujuh (1) menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen. (2) Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah. (3) Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG. Yaaah ini mesi digaris bawahi PERUM BULOG.

Hal ini selaras dengan Pepres No. 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional pasal 7 point (1) Pengadaan pangan oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam padal 6 huruf a diutamakan melalui pengadaan pengan dari dalam negeri. (2) Dalam hal pengadaan pangan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk ; a. Pemenuhan stok, b. menjaga stabilitas harga dalam negeri dan atau c. memenuhi kebutuhan penugasan Pemerintah lainnya. Dapat dilakukan pengadaan pangan dari stok operasional Perum BULOG maupun dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri. (3) Jumlah dalam waktu pelaksanaan pengadaan Pangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan Pangan dan tata niaga Pangan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pertanyaan saya mungkin adalah pertanyaan sebagian rakyat Indonesia. Apakah Negara kita lagi krisis Pangan??? Apakah dengan mengimpor beras adalah solusi dan pilihan yang tepat??? Bagaimana nasib para petani yang sebentar lagi memasuki masa panen raya???. Jika memang Negara kita lagi dalam keadaan krisi pangan apakah dengan Impor beras adalah solusi??? Kita merujuk pada UU RI No. 18 Tahun 2012 BAB I Tentang Pangan menjelaskan bahwa; (28) Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dana Keamanan Pangan. (29) Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Iya saat ini Negara kita dalam kondisi kelangkaan Pangan yang terjadi dibeberapa daerah saja bukan pada satu kesatuan Negara ini. Di saat Mendag mengumumkan kebijakan impor beras, pada hari yang sama sejumlah daerah justru mengemukakan bahwa mereka mengalami surplus produksi beras. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Wijayanti (Republika.com) “ Kami menolak impor beras karena setiap tahunnya surplus” Kabupaten Magelang setiap tahun surplus rata-rata 80 ribu hingga 100 ribu ton beras, bahkan angka itu terus meningkat setelah adanya Program upaya Khusus Padi, Jagung, Kedelai (Upsus Pajale) yang meningkatkan surplus hingga 147.413 ribu ton pada tahun 2017 silam. Selain di Magelang surplus beras juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko menyatakan bahwa DIY setiap tahun rata-rata surplus beras sekita 200-2500 ton, sementara produksi beras di DIY pertahun 920 ribu ton sehingga banyak yang dijual keluar.

Negara kita dalam masalah kelangkaan pangan, Apa yang menyebabkan itu terjadi??? Pada Paragraf 2. Ancaman Produksi Pangan Pasal 22 (1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat meminimalkan kegagalan Produksi Panen yang disebabkan oleh : a. Perubahan iklim; b. Serangan Organisme Penganggu Tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan; c. bencana alam; pencemaran lingkungan; degradasi sumber daya lahan dan air; g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan; h. alih fungsi penggunaan lahan dan; i. disinsentif ekonomi. Ketika saya diberi kesempatan untuk bertemu Pak Mentan atau bahkan Pak Mentri berkesempatan untuk membaca OPINI saya, dengan dasar ilmu yang saya miliki sebagai seseorang alumni Hama dan Penyakit Tumbuhan, akan saya sampaikan bahwa serangan organisme penganggu tanaman yang mengakibatkan produksi padi semakin hari semakin menurun. Hal ini terjadi karena sistem tanam yang memaksa petani melakukan 3 kali tanam dalam setahun sehingga mengakibatkan Resitensi dan Resurjensi Hama dan Penyakit pada padi.

Ketika petani melakukan penanaman secara terus menerus seketika itupula petani juga melakukan penyemprotan pestisida secara terus menerus, hal ini yang mengakibatkan resitensi dan resurjensi. Apabila suatu populasi hama yang terdiri dari banyak individu, diberi suatu tekanan lingkungan, misalnya penyemprotan bahan kimia beracun maka sebagian besar dari individu populasi tersebut akan mati terbunuh, akan tetapi dari sekian banyak individu yang terbunuh ada satu atau bebarapa individu akan mampu bertahan. Tidak terbunuhnya individu yang bertahan tersebut, mungkin disebabkan karena terhindarnya dari efek racun kimia (pestisida) atau sebagian karena sifat genetik yang dimilikinya. Ketanahan genetik ini disebabkan karena kemampuan memproduksi enzim detoksifikasi yang mampu menetralkan daya racun pestisida. Keturunan dari individu yang tahan akan mengasilkan populasi yang juga tahan secara genetik sehingga pada generasi berikutnya anggota populasi akan terdiri dari lebih banyak individu yang tahan terhadap pestisida yang mengakibatkan munculnya populasi hama yang benar-benar resisten. Beberapa jenis wereng merupakan hama utaman tanaman padi, wereng coklat (Nilaparvata lugens Stal.) misalanya, ditemukan dalam jumlah yang tinggi dan dapat menyebabkan kekeringan dan kehilangan hasil sebesar 96,6 %. Wereng coklat (WCK) merusak tanaman secara langsung dengan cara mengisap cairan tanaman dan secara tidak langsung yaitu sebagai vektor penyakit kerdil hampa. Salah satu usah pengendalian yang dapat dilakukan dengan menerapkan konsep pengelolaan hama terpadu (PHT) yang kompenannya adalah dengan cara kultur teknis, varietas tahan, pemanfaatan musuh alami, dan penggunaan insektisida, akan tetapi penggunaan insektisida merupakan alternatife terakhir jika memang kompenan lainnya tidak mampu menekan populasi WCK dan itupun dilakukan dengan menggunakan isektisida seminimal mungkin dan digunakan secara bijaksana. Namun petani kita berbeda, mereka malah memilih alternatife penggunaan pestisida sebagai pilihan pertama sehingga mengakibatkan produksi menurun dibeberapa daerah. Selain resistensi, resurjensi juga dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain karena berkurangnya atau matinya musuh alami hama akibat penggunaan pestisida, migrasi massal, dan peningkatan nutrisi tanaman setelah aplikasi insektisida.

Sebagai seorang Ibu rumah tangga dan alumni pertanian saya hanya mampu berpesan apabila memang pemerintah ngotot untuk melakukan impor beras ada baiknya jika pemerintah melakukan peninjauan kembali dengan melihat aturan Impor pangan UU No. 18 Tahun 2012 Bagian kelima (Impor Pangan), Pasal 36-40 dengan solusi yang tepat dapat ditinjau kembali Bagian ketujuh (Krisis Pangan), pasal 44 dan 45 dalam hal ini tidak merugikan petani kita, karena saya rasa sudah jelas ketika aturan ini dibuat pemerintah dalam keadaan sadar dan jelas pula terterah pada setiap pasal terutama pada pasal 39 “Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatife terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil lainnya. TIDAK BERDAMPAK NEGATIF. (MB/MBRK)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*