UU MD3, dianggap meresahkan…

ACCnews, Jakarta-Pasca di sahkannya UU tentang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD yang kemudian di kenal dengan UU MD3 dalam rapat paripurna 12 februari kmarin mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan masyarakat.

Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, pasal 122 mengenai langkah hukum makhamah kehormatan dewan (MKD) kepada siapapun yang merendahkan DPR dan Anggota DPR, dan pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD .

Ketiga pasal dalam UU MD3 tersebut dianggap menciderai hasil reformasi dan membunuh demokrasi indonesia.
pasal ini seolah mendeskripsikan Ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum juga antikritik. Ini kriminalisasi terhadap rakyat.

Betapa tidak, menguatnya fungsi DPR dengan tidak proporsional, selain rentan bergesernya fungsi presidential ke parlementer. Lembaga legistalif bisa dikatakan menjadi penentu keberlangsungan roda pemerintahan dalam sistem demokrasi.

Padahal era demokrasi sekarang ini harus mengedepankan keterbukaan pada kritik kerja lembaga negara, ini tentu sebuah kematian demokrasi yang harus segera dilawan, semoga seluruh elemen masyarakat  tidak lantas berdiam diri, minimal ada tindakan preventif dan represif.
Mengacu pada UU 1945 tepatnya pasal 27 ayat 1 secara jelas jika smua warga negara memiliki kedudukan yg sama di mata hukum. Pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian.(DT/Hn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*