SEMAKIN HARI KEBIJAKAN KAMPUS SEMAKIN SULIT DAN RUMIT

ACCNews, Tangerang-Sebuah perguruan tinggi didirikan bukan tanpa sebab. Idealnya, kampus adalah tempat bagi para pemuda-pemudi dan generasi muda bangsa Indonesia untuk mendapatkan kesempatan pendidikan setinggi mungkin. Namun, belakangan ini mimpi anak-anak negeri untuk bisadi perguruan berkuliah di perguruan tinggi harus terkubur ketika harga kuliah di sebuah perguruan tinggi tidak berbanding lurus dengan kondisi keuangan (ekonomi) mereka. Tentunya hal ini menjadi momok bagi masyarakat kalangan menengah kebawah.

Baru-baru ini, terdengar kabar bahwa beberapa mahasiswa dan mahasiswi di Sekolah Tinggi ilmu syariah nahdlatul ulama kota tangerang, terancam tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena belum membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di kampus mereka.

Pasca pengumuman yang menerangkan bahwa batas waktu pembayaran SPP dan sumbangan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tanggal 06 Januari 2019, melalui Biro Administrasi Umum (BAU) mengeluarkan surat edaran yang memberikan pengumuman bahwa waktu pembayaran SPP terahir di hari minggu (06/01/19). Dan mengeluarkan regulasi yang tidak Bisa membayar SPP Maka tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Sungguh kebijakan yang miris!!!

“kenapa harus bayar full pada waktu UAS, coba seperti biasanya …semua tidak harus bayar lunas pada saat UAS tapi bisa mengikuti UAS, khan gak harus begini…”.

“aku gak boleh ikut ujian gara-gara belum bayar lunas”

“saya tidak boleh masuk kelas, karena belum punya kartu Ujian”

“ begini nih kampus kalau mahasiswanya gak pernah menyikapi kebijakan-kebijakannya…semau hati dah…UAS aja dipersulit gini”

“…ah percuma aja kita dispensasi, toh nanti batasnya juga harus sebelum UAS berakhir..”

Itulah beberapa keluhan yang sering saya dengar dari mulut ke mulut mahasiswa perguruan tinggi tersebut.

Entah apa yang ada dalam benak para pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan dikampus ini. Semakin hari bukannya semakin dipermudah, tapi malah berlaku sebaliknya. Pihak intansi seakan tidak mau tahu, kalau sekarang ya harus sekarang. Tidak ada toleransi sedikitpun.!!! kampus sudah seperti dept collector dan rentenir. Pihak Kampus seakan-akan menyamaratakan semua mahasiswa. Semua dianggap orang berada.!!! Punya banyak uang.!!! Semuanya punya mobil. Anak pengusaha, anak pejabat, anak Pegawai Negeri. Tidak ada yang namanya anak orang miskin yang serba pas-pasan, petani dan pekerja serabutan yang harus kerja dari pagi hingga malam agar anaknya bisa makan dan mencicipi kuliah dikampus yang katanya “kuliah tidak harus mahal”itu. kalian salah wahai para pemimpin kampus, yang kuliah disini tidaklah semuanya orang kaya yang berlimpah harta, anak petani, buruh juga ada. Mahasiswa tidak hanya memikirkan ujian kampus tapi juga ujian kehidupan. Apalagi mahasiswa dari perantauan yang setiap akhir bulannya harus mengadaikan barang dan meminjam uang teman se-Kost agar bisa bertahan dan makan.

Terlepas dari itu semua, kadang saya berpikir ada yang harus ditelaah lagi dengan keluhan-keluhan ini. Apakah yang harus bertanggungjawab selalu pihak yang memangku jabatan? Mahasiswa senantiasa berpikir kritis, itu harus, mempermasalahkan kebijakan yang tidak sesuai keberlangsungannya, itu wajib. Namun selain hak yang kita tuntutan harus di penuhi, tentunya ada kewajiban yang harus kita penuhi. Terkadang kita lupa dengan kewajiban-kewajiban itu dan terlarut dengan pembenaran menurut diri sendiri. Kita lupa berapa banyak kontribusi yang sudah kita berikan dalam mengamalkan peran dan fungsi sebagai mahasiswa. Kadang kita juga lupa sudah berapa besar prestasi yang kita buat untuk program studi yang kita dalai dan kita pelajari.

Pasal 63 UU Nomor 12 tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi menyatakan Pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan Prinsip Nirlaba, yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

UU Dikti tersebut mestinya menjadi peringatan bagi PTS ketika mereka melarang mahasiswanya mengikuti UAS karena alasan keuangan. Hal itu sama saja mereka menganggap pendidikan adalah lahan komersil, dimana prinsip dari komersialisasi pendidikan tersebut adalah: untuk pintar, harus mengeluarkan uang besar. Waduh,???

Padahal pendidikan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan merupakan salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Seandainya masyarakat berpengetahuan karena pendidikan, bukankah negara pun akan diuntungkan bukan?

Seperti dalam frasa Bahasa Latin: La educacion es un derecho, y no es un bien de Mercado. Yang bermakna bahwa pendidikan adalah hak, adalah hak dan adalah hak. Pendidikan harus bisa dirasakan oleh semua kalangan, bukan hanya oleh mereka yang memiliki uang.(sodik)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*